Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara (Binus), Tirta Nugraha Mursitama mengatakan, hingga saat ini belum jelas posisi dan kehendak Indonesia terkait bakal berlakunya masyarakat ekonomi di Asia Tenggara (ASEAN Economic Community/AEC). Menurutnya, ada kesan justru pemerintah tak siap menghadapi AEC.
“Terutama soal kawasan perbatasan yang sama sekali kesannya tidak ada kesiapan pemerintah memperbaiki kawasan perbatasan antarnegara ASEAN,” kata Tirta di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (27/8).
Bahkan, katanya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkesan tidak memberikan pemahaman yang cukup kepada publik tentang AEC. Padahal, sambung Tirta, masyarakat akan terkena imbas pemberlakuan AEC.
“Padahal dengan pemberlakuan masyarakat ekonomi Asean, sektor jasa dan produksi tidak akan ada hambatan lagi di kawasan Asean. Sebagai contoh, sopir taksi pun di Indonesia boleh dari Filipina dan sebaliknya,” ujar Tirta.
Karena itu, Tirta mengingatkan agar Kantor Transisi bentukan Joko Widodo (Jokowi) juga membahas masalah pemberlakuan AEC. “Saya ragu, kalau Jokowi tidak memperbaiki struktur yang terkait dengan hubungan luar negeri, Indonesia pasti akan jadi penonton dalam percaturan ekonomi Asean,” ujarnya.
Tirta bahkan pesimis dengan Poros Maritim Dunia yang digagas Jokowi jika tidak berhasil diimplementasikan di tingkat regional. “Poros Maritim Dunia tidak akan berarti apa-apa jika tidak melakukan sesuatu terhadap wacana tersebut minimal di tingkat Asean,” ujarnya.(fas/jpnn)
sumber : jpnn.com