Ketua Departemen Hubungan Internasional Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara, Tirta N. Mursitama, PhD, menjadi visiting scholar di College of Economics and Management, Fujian Normal University, Tiongkok sejak tanggal 5 – 12 November 2014. Kegiatan ini disponsori oleh Confusius Institute Jakarta bekerjasama dengan Fujian Normal University (FNU).

Saat ini sedang berlangsung perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 10-11 November 2014 di Beijing, China. Semua mata dunia tertuju pada acara ini yang akan turut menentukan 45% perdagangan dunia dan mempertaruhkan nama besar China pada dunia. KTT ini layak mendapat perhatian karena dinamika hubungan internasional di regional dan global belakangan ini terutama yang melibatkan peran strategis China. Pertama, langkah China memprakarsai berdirinya Bank Investasi Infrastruktur Asia dan siap menggelontorkan dana USD50 triliun.

Menteri luar negeri (menlu) yang baru, Retno LP Marsudi, diharapkan dapat mengembangkan poros maritim dunia sesuai fokus utama program presiden Joko Widodo (Jokowi). Fokus ini disebutkan pengamat hubungan luar negeri, Tirta N Mursitama, dapat menjadi keunggulan kompetitif Indonesia di mata dunia. “Diplomasi maritim dunia ini tidak hanya dapat dimaknai secara politis, tapi juga secara ekonomis. Ini seharusnya dapat dikembangkan lebih lagi,” kata Tirta N Mursitama saat dihubungi SH, Senin (27/10).

Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) resmi menjadi nahkoda bangsa Indonesia lima tahun ke depan pada 20 Oktober 2014 lalu. Pelantikan Jokowi-JK menjadi sebuah fenomena tersendiri dalam sejarah Indonesia. Kehadiran para tamu dari negara sahabat yang sebagian hadir dengan sukarela dan sambutan publik domestik yang hangat dan juga secara sukarela menjadi saksi sejarah perjalanan kehidupan demokrasi Indonesia.

Sejumlah dosen BINUS, atas nama pribadi masing-masing (tidak secara resmi mewakili institusi) merasa terpanggil untuk ikut menyuarakan seruan moral kepada pemimpin negeri ini. Dari Program Studi Business Law BINUS, tercatat nama Dr. Shidarta dan Besar, S.H., M.H. Sementara itu juga terdapat nama Dekan Fakultas Humaniora BINUS Dr. Johannes A.A. Rumeser dan Guru Besar Prof. A. Dahana. Di luar itu juga tercantum nama Dr. Tirta Nugraha Mursitama, Dr. Johannes Herlijanto, dan Dr. Yosef Dedy Pradipto. Beberapa dosen BINUS lainnya yang ikut serta dalam seruan ini berasal dari fakultas/jurusan lain di luar Fakultas Humaniora.

Hubungan bilateral antara Indonesia – Amerika Serikat selalu menjadi sorotan dalam kajian politik internasional di Indonesia. Hal tersebut selalu menjadi pertanyaan besar dalam pemerintahan Jokowi pada lima tahun ke depan. Hubungan kedua negara besar itu, menjadi perhatian Dr. Satu P. Limaye, Direktur East-West Center, Washington DC, dalam diskusi Kijang Initiatives Forum yang digagas Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, di kampus Syahdan Bina Nusantara, Jakarta, (28/8/2014).

Hampir tidak ada satupun negara yang mampu menghindar dari derasnya arus globalisasi saat ini. Negara-negara seakan hidup pada tatanan dunia tanpa batas. Peran teknologi dan informasi cukup besar dalam membiaskan batas-batas tersebut. Indonesia, sebagai salah satu penghuni dari tatanan dunia ini pun mengalami hal serupa. Guna mencapai kepentingan nasionalnya, Indonesia menjadikan politik luar negeri menjadi instrumen utama. Politik bebas-aktif yang dianut Indonesia seakan mendapatkan tantangan serius dalam hal ini. Hal tersebut yang coba dibahas pada acara yang diselenggarakan oleh Faculty of Humanities – International Relation BINUS UNIVERSITY, di JWC, Kampus Senayan, Rabu (15/04).

KEMENANGAN Tony Abbott, pemimpin Partai Liberal, dalam pemilu awal September ini membawanya menjadi perdana menteri Australia menggantikan Kevin Rudd. Dengan persaingan yang ketat, perbedaan 10 hingga 20 jumlah kursi, Abbott menunjukkan keunggulannya sekitar 3,5% secara nasional. Bagaimana memaknai kemenangan Abbott ini dan apa dampaknya terhadap Indonesia?

Pelayanan publik merupakan pilar penting reformasi birokrasi yang menjadi tolok ukur kinerja pemerintah. Namun, lebih dari sepuluh tahun reformasi bergulir dan implementasi otonomi daerah, fakta memperlihatkan masih minimnya perubahan substansial dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana keterkaitan organisasi masyarakat, dunia usaha dan layanan publik; serta bagaimana peran organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendorong terwujudnya transparansi pelayanan publik. >> klik untuk selanjutnya