Satu tahun sudah pemerintahan Joko Widodo– Jusuf Kalla (Jokowi–JK) memimpin Indonesia. Dari pandangan hubungan internasional, khususnya diplomasi bisnis Indonesia, duet Jokowi– JK melakukan tugasnya dengan cukup agresif.
Di beberapa bagian bahkan cenderung menuai kontroversi. Tulisan ini melihat dari dua hal. Pertama, kecenderungan pemerintah Jokowi–JK lebih dekat ke China. Kedua, implikasi yang ditimbulkan oleh faktor yang pertama tadi dengan kasus kegagalan Jepang dalam memenangkan proyek high-speed railway (HSR) Bandung–Jakarta. Pasca-Reformasi, atau bahkan sejak Orde Baru, Pemerintah Indonesia terus menunjukkan kedekatan dengan China sejak Gus Dur, Megawati, SBY, dan diteruskan Jokowi.
Kedekatan tersebut diawali dari ”normalisasi” persoalan sosiokultural berkait dengan etnis Tionghoa yang kemudian merambah ke politik dan tentu juga berdampak secara ekonomi. Kunjungan Jokowi ke China memiliki makna strategis untuk meyakinkan investor China menanamkan modalnya di Indonesia. Tidak hanya bagi kalangan investor swasta, tetapi juga memberikan sinyal positif kepada Pemerintah China tentang keseriusan Indonesia bekerja sama.
Selain itu, kunjungan tersebut dipergunakan untuk mengamati secara langsung kemajuan China dalam mengelola bisnisnya, terutama infrastruktur pelabuhan dan industri logistik. Dengan demikian, kunjungan Jokowi semakin memberikan keyakinan kepada Pemerintah China untuk memberikan dorongan dan dukungan kepada para investor swasta maupun perusahaan negara milik Pemerintah China.
Kedekatan Indonesia dengan China ini tidak bisa dilepaskan dari faktor ada perubahan cara memandang pemerintahJokowi terhadap manfaat investasi asing yang selama ini telah mendominasi di Indonesia. Misalnya terhadap investasi Jepang yang selama ini mendominasi Indonesia. Jepang telah menikmati manfaatnya sejak 1970-an dengan membanjirnya produk perusahaan Jepang di Indonesia. Jokowi terlihat menginginkan kontribusi yang lebih banyak dari yang telah dinikmati Indonesia selama ini.
Indonesia secara aktif mengundang negara lain khususnya China untuk menghadirkan kompetisi yang lebih ketat di antara para aktor investasi yang telah ada di Indonesia. Para aktor itu baik investor swasta murni maupun investor pemerintah.
Jepang Meradang
Implikasi kedekatan Indonesia ke China ternyata berimbas pada meradangnya Jepang pasca tidak terpilihnya Jepang pada kasus proyek high speed-railway (HSR) Bandung– Jakarta. Terlepas dari persoalan teknis dan alasan Indonesia menolak proposal Jepang, akhirnya Indonesia memilih China. Tanpa memperdebatkan aspek teknis proposal termasuk skema tata kelola dan pendanaan yang diajukan masing-masing oleh Jepang dan China yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, kasus HSR Bandung– Jakarta ini merupakan drama diplomasi bisnis tersendiri.
Tidak terpilihnya Jepang yang telah melakukan kajian mendalam sejak 2011 dan disampaikan kepada Pemerintah Indonesia 2012 membuktikan bahwa diplomasi adalah seni dan beyond persoalan teknis. Dengan kejadian ini, Jepang harus melakukan evaluasi terhadap strategi, kebijakan, dan diplomasi yang dilakukan terhadap Indonesia selama ini. Jepang tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional yang selama ini mereka lakukan karena tidak lagi efektif dan rezim pemerintahan mulai berubah.
Jepang belum terlambat. Kekalahan di proyek HSR bukan berarti akhir segalanya. Indonesia masih melihat Jepang sebagai mitra yang sangat penting. Pengiriman pejabat senior Indonesia ke Jepang untuk meyakinkan para petinggi Jepang menunjukkan sinyal tersebut. Di antara alternatif cara yang mungkin dapat dilakukan secara lebih efektif adalah memanfaatkan jejaring sumber daya manusia (human capital) yang telah mereka investa-sikan sejak masa program repatriasi perang dunia dulu.
Namun, perhatian perlu diberikan kepada generasi baru baik yang berada di kalangan birokrasi, akademik, lembaga-lembaga negara, organisasi masyarakat, partai politik, maupun kalangan masyarakat sipil. Bila dibandingkan dengan negaranegara lain, Jepang terlihat sangat tertinggal dalam menjaga hubungan para alumni sekembalinya dari Jepang. Upaya sistematis dengan terus memantau para alumni, menawarkan bantuan bila diperlukan, hingga memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai, merupakan engagement yang aktif.
Dengan demikian, menjadi satu hal yang alamiah bila pada saatnya mereka dapat diharapkan mewujudkan kepentingan Jepang di Indonesia secara jangka panjang. Jejaring ini akhirnya melahirkan people-to-people interaction yang tidak hanya terbatas untuk pelestarian aspekaspek sosial budaya seperti sekarang ini yang ditandai banyak tumbuh komunitas terkait dengan Jepang.
Hubungan antarpribadi yang akrab, saling menghormati, bertemunya kepentingan yang sama akan menjadi hubungan cenderung informal itu akan menjadi faktor subjektif yang pada titik akhir akan bisa menjadi penentu suatu kebijakan. Tentu ide ini bukan dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan atau bisnis yang baik.
Khalayak ramai juga memahami bahwa kebijakan publik seringkali diputuskan karena aspek nonteknis di luar spesifikasi proyek itu sendiri. Aspek politik baik domestik maupun internasional justru kadang memainkan peranan yang signifikan. Khususnya pada proyek-proyek strategis ketika semua pertimbangan soal spesifikasi teknis manajemen proyeknya telah ditelaah dengan baik dan memenuhi syarat, faktor lain akan menjadi penentu.
Fenomena diplomasi bisnis yang sedang dimainkan oleh Jokowi merupakan upaya yang cerdik. Pada satu sisi, Indonesia secara aktif mencari sumber pendanaan baru dengan berusaha lebih dekat dengan China.
Di sisi yang lain, Indonesia juga tetap menjaga hubungan baik dengan Jepang, mitra tradisional yang telah memberikan banyak manfaat selama ini. Namun, dengan terus meningkatnya pamor China dalam aras global, Jepang tentu membutuhkan jurus diplomasi baru di kawasan Asia Tenggara.
Tirta N Mursitama PHD
Guru Besar Bisnis Internasional, Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara. Senior Business Analyst, KENTA Institute
