Pemerintah Indonesia diminta untuk tetap melibatkan kelompok-kelompok informal dalam upaya membebaskan empat WNI yang masih disekap oleh para penyandera di Filipina selatan.
Walau dibawah koordinasi pemerintah, pembebasan 10 WNI dari kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan dilaporkan melibatkan sejumlah kelompok dan perorangan yang bersifat informal.
Kehadiran ‘tim informal’ dianggap seorang pengamat hubungan internasional terbukti berhasil dan dapat dilanjutkan untuk upaya membebaskan empat WNI lain.
“Cara-cara melibatkan berbagai kelompok mungkin bisa diteruskan,” kata pengamat hubungan internasional dari Universitas Bina Nusantara, Tirta Mursitama, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Senin (02/05) malam.
Di tempat terpisah, Menteri luar negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia terus bekerja keras untuk pembebasan empat ABK WNI lainnya.
“Pemerintah, sekali lagi, akan memanfaatkan semua opsi yang terbuka untuk dapat membebaskan empat WNI tersebut,” tegas Retno saat menyerahkan 10 WNI yang dibebaskan kepada keluarganya, Senin (02/05) siang.
Tidak ada uang tebusan
Retno juga kembali menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membayar uang tebusan kepada kelompok penyandera.
Empat WNI tersebut adalah anak buah kapal (ABK) kapal tunda TB Hendry dan kapal tongkang Christy yang diculik pada pertengahan April lalu di perairan perbatasan Malaysia-Filipina.
Mereka adalah Mochammad Ariyanto Misnan (nakhoda), Lorens MPS, Dede Irfan Hilmi, dan Samsir.
Sejumlah laporan menyebutkan mereka diculik oleh faksi berbeda di dalam kelompok Abu Sayyaf dan tidak terkait langsung dengan penyandera 10 WNI, yang saat ini sudah dibebaskan.
“Anak saya itu tulang punggung keluarga,” kata Melati kepada media.
Kerja sama dengan Filipina
Lebih lanjut, Tirta Mursitama mengatakan pemerintah Indonesia harus meningkatkan kerja sama dengan pemerintah Filipina untuk membebaskan empat WNI yang masih disandera.
“Kerjasama dengan pemerintah Filipina sudah dilakukan, tetapi belum secara penuh dilakukan, misalnya terkait kerja sama operasi militer,” kata Tirta.
Dia juga mengusulkan agar ASEAN terlibat dalam menangani persoalan yang terutama menyangkut lintas batas.
“ASEAN sebagai organisasi harus mengintervensi untuk menyelesaikan seperti penyanderaan. Tidak bisa lagi cuma berpangku tangan,” tandasnya.
Sementara itu Menlu Retno mengatakan keamanan perairan perbatasan dan wilayah sekitarnya menjadi perhatian Indonesia.
Karena itu, sambungnya, dirinya dan panglima TNI akan bertemu pejabat terkait Malaysia dan Filipina di Indonesia pada 5 Mei 2016.
“Dari pertemuan ini, pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina berharap dapat mengambil langkah untuk dapat meningkatkan pengamanan di perairan perbatasan dan wilayah sekitarnya,” jelas Menlu Retno.
sumber : bbc.com/indonesia
