Dunia baru saja dikejutkan oleh tragedi gempa dan tsunami dahsyat di Jepang, Jumat minggu lalu. Gempa berkekuatan 8,9 Skala Richter meluluhlantakkan wilayah Tohoku yang antara lain meliputi prefektur (di Indonesia seperti kabupaten) Iwate, Miyagi, dan Fukushima. Gelombang Tsunami setinggi 10 meter pun menghempaskan semua yang di hadapannya di sepanjang pantai timur laut Jepang. Keadaan dan situasi semakin buruk ketika terjadi ledakan pada pembangkit tenaga nuklir Fukushima Daiichi akibat gempa. Karena itu, apa yang dialami Jepang, penulis sebut, sebagai “treble disaster” yaitu tiga bencana yang datang bersamaan dengan konsekuensi tersendiri yang membentuk kompleksitas masalah yang multidimensi dan geografis. Pertama, Jepang mengalami bencana alam berupa gempa dan tsunami. Suatu tragedi force majeure yang tak bisa dihindarkan oleh umat manusia. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Jepang, tetapi juga negara sekitarnya bahkan dunia dengan tingkat yang berbeda. Kedua, Jepang mengalami bencana kemanusiaan dengan korban tewas, hilang, luka-luka, dan pengungsian. Ini berarti semakin mengurangi jumlah penduduk Jepang yang sedang dalam kondisi ageing society (masyarakat yang struktur penduduknya mayoritas lanjut usia). Ketiga, bencana ilmu pengetahuan dan teknologi berupa meledaknya reaktor nuklir Fukushima Daiichi. Tragedi ketiga inilah yang semakin menambah dimensi yang lebih mencekam, berbahaya, dan mengkhawatirkan karena berpotensi menjalar ke wilayah lain bila tingkat kandungan radioaktif yang menyebar semakin tinggi, bahkan mencapai negara-negara tetangga terdekat Jepang. Dampak yang Masif Dalam jangka pendek dampak ketiga bencana tersebut adalah negatif. Penduduk tewas diperkirakan sudah lebih dari 3.700 orang (16/3), 10.000 orang hilang, dan ribuan diungsikan karena kehilangan tempat tinggal. Angka ini berpotensi terus bertambah. Melihat perkembangan korban baik jiwa dan materiil, bisa jadi gempa dan tsunami ini merupakan tragedi terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Walau tidak mudah memprediksi kerugian material, selain belum ada angka resmi dari pemerintah yang masih menghitung, taksiran kerugian mencapai lebih dari USD180 miliar hanya di daerah yang tertimpa gempa dan sekitarnya. Jumlah itu dipastikan akan terus bertambah bila memasukkan kerugian ekonomisnya. Angka ini sudah jauh melebihi kerugian gempa Kobe, 17 Januari 1995 yang berskala jauh lebih kecil yaitu 7,3 Skala Richter dengan kerugian mencapai USD100 miliar. Wilayah Tohoku sebagian besar merupakan wilayah pertanian dan perikanan di daerah pinggiran pantai disertai industri pengolahan hasil laut seperti udang dan ikan. Dengan demikian, yang paling menderita adalah para nelayan dan para pekerja di pabrik-pabrik yang mengolah produk-produk turunan dari hasil laut. Di wilayah tersebut terdapat juga pabrik mobil, semikonduktor, dan komponen. Namun, Tohoku bukan termasuk daerah aglomerasi industri seperti di Jepang bagian barat dan selatan. Industri manufaktur tergolong minim karena cakupannya hanya 2% dari total ekonomi Jepang. Dengan demikian, dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan diperkirakan tidak terlalu besar. Sektor keuangan pun berkontraksi. Jumat lalu dilaporkan GDP Jepang berkurang 0,1- 0,2%,bila dihitung sampai 2011 berarti akan berpotensi mengurangi GDP Jepang sebanyak 1,3%. Indeks Nikkei sempat turun 10,55% ke angka 8,605 menembus batas psikologis 9,000. Indeks ini terendah selama dua tahun terakhir. Kebanyakan saham-saham perusahaan, elektronika, otomotif, minyak, dan gas yang berjatuhan. Walaupun pada 16 Maret pagi Indeks Nikkei 225 tersebut sudah terkoreksi dan mulai menguat menjadi 9,168.51. Kekhawatiran berkurangnya likuiditas pasar pun muncul diakibatkan para investor baik swasta maupun pemerintah akan menarik uangnya dan dialihkan untuk rekonstruksi gempa. Merespons hal ini, Bank of Japan (BoJ) berusaha menggaransi kestabilan pasar dan membangkitkan kepercayaan pasar dari kepanikan akibat tiga tragedi ini. Bank Sentral Jepang sampai hari ini telah menggelontorkan lebih dari 45 triliun yen. Dampak dari ketidakmampuan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadapi gempa dan tsunami berskala besar terbukti pada kasus meledaknya reaktor nuklir Fukushima Daiichi. Walaupun telah diupayakan pendinginan reaktor dengan memompakan air laut, dampak ledakan berupa tingkat kandungan radioaktif telah mencapai 8.200 microsieverts di sekitar reaktor. Kandungan ini 8-10 kali melebihi ambang batas normal manusia dapat terkena radioaktif dalam setahun. Imbasnya pun bisa terasakan hingga tiga tahun. Kabar terakhir bahkan menyebutkan ambang efek radioaktif di Tokyo telah melebihi 20% di atas rata-rata. Sedangkan dari dimensi regional maupun internasional, gangguan terbesar adalah pada rantai pasokan distribusi komponen untuk industri. Beberapa komponen elektronik, semikonduktor, maupun otomotif dari Jepang akan terhambat akibat penutupan atau penundaan produksi beberapa pabrikan. Hal ini jelas akan berimbas pada penurunan output paling tidak dalam jangka pendek. Negara-negara di dunia pun sigap mengulurkan tangan memberikan bantuan. Pertemuan G-8 di Prancis telah berkomitmen membantu Jepang secara maksimal. China, seteru ekonomi dan politik regional Jepang, pun dengan cepat telah mengirimkan bantuan uang, bahan makanan, maupun relawan. Bagi Indonesia, aktivitas ekspor impor akan sedikit terganggu dalam jangka pendek. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah komitmen investasi Jepang jangka panjang. Proyek Metropolitan Priority Area yakni pembangunan infrastruktur Ibu Kota dan sekitarnya terancam dihentikan atau paling tidak mengalami penundaan. Bagaimanapun Jepang akan memberikan prioritas fokus rekonstruksi kondisi domestik dengan memberikan hak sepadan bagi warga negaranya pembayar pajak yang setia terlebih dahulu. Seperti tecermin dari kutipan seorang profesor strategi dari Gakushuin University Tokyo, Shigeru Asaba di awal tulisan ini yang disampaikan langsung kepada penulis, rasa keoptimisan dan tekad membaja untuk bangkit telah terpatri di sanubari tiap manusia Jepang. Mereka telah siap untuk berjuang bangkit kembali. Di sinilah kepemimpinan Perdana Menteri Naota Kan diuji mewujudkan kembali kedigdayaan negeri matahari terbit ini.? TIRTA N MURSITAMA PHD Direktur Eksekutif Center for East Asian Cooperation Studies Universitas Indonesia, Alumnus Gakushuin University, Tokyo, Jepang Artikel ini dimuat di Harian Seputar Indonesia, Kamis 17 Maret 2011 Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/387605/

Sebuah perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 ASEAN baru saja usai. Layaknya sebuah pesta, hingar-bingarnya terdengar hanya di ruang-ruang pertemuan. Para pramusaji, pejabat senior kementerian dan jajarannya sibuk menghidangkan santapan sesuai selera para tamu. Sudah barang tentu, mereka berusaha membuat semua tamu tetap tersenyum sepanjang pesta, jangan sampai ada yang kecewa. Yang terpenting bagi mereka adalah membuat para tamu pulang dengan kesan bahagia. Dari luar, pesta itu terlihat sempurna. Sementara itu, para tetangga sang tuan rumah kena imbasnya. Mereka rela mengorbankan kesehariannya agar para tamu merasa nyaman. Lalu lintas dialihkan, kemacetan bertambah, kegiatan rutin di sekitar tempat pesta harus dipindah. Tetangga sang tuan rumah, yang notabene adalah rakyat Indonesia, lagi-lagi harus mengalah. Jangankan mereka bisa menikmati hidangan dan suasana maraknya pesta, untuk memilih hidangan yang seharusnya merupakan urusan hajat hidup mereka pun tak bisa. Ternyata mereka tak kuasa. Padahal, inilah momentum yang tepat memperjuangkan urusan perut hingga masa depan mereka. Pesta ini memang bukan untuk rakyat Indonesia, melainkan untuk pemerintah Indonesia. Ironisnya, entah kenapa, sampai saat ini sepertinya para elite pemerintahan berbicara kepentingan dan bahasa mereka sendiri. Tidak ada keterkaitan antara kepentingan riil rakyat dan apa yang dilakukan pemerintahan. Alih-alih mencoba mengagregasikan kepentingan rakyat dan memperjuangkannya sebagai kepentingan nasional Indonesia. Tuan rumah, pemerintah Indonesia seperti bermain lakon di panggungnya sendiri. Sepuluh butir kesepakatan dihasilkan. Tiga pernyataan bersama disepakati.Semua hasilnya seperti melukis di langit atau menabur garam di lautan. Mengawang-awang, banyak sekali yang tidak membumi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Indonesia. Secara gagasan, KTT ASEAN membicarakan banyak isu penting. Para pemimpin ASEAN berusaha merespons perkembangan regional dan internasional yang dinamis. Mencoba memecahkan pula konflik bilateral yang sedang terjadi. Namun, yang terpenting bagaimana mendorong implementasi konkret dari serangkaian gagasan tersebut, mengawasi, mengevaluasi hingga merevisi pelaksanaannya bila ada yang salah. Memilih Prioritas Saat ini bukan untuk berwacana, melainkan justru kerja-kerja konkret yang terukur menjadi lebih relevan dan penting. Bagi Indonesia, dalam kepemimpinannya tahun ini seharusnya mampu memilih prioritas terpenting yang berimplikasi masif bagi kesejahteraan rakyat secara riil. Isu-isu seperti perlindungan tenaga kerja, sengketa perbatasan dan pengelolaan perbatasan untuk kepentingan bersama, hingga penyelesaian ganjalan-ganjalan berkait perdagangan bebas kawasan. Kita harus memilih prioritas. Waktu kita hanya satu tahun memegang tampuk kepemimpinan ASEAN. Menjadi krusial untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Lebih baik mewujudkan dua hingga tiga prioritas masalah yang konkret dan bermanfaat langsung bagi rakyat, daripada memiliki puluhan hal yang masih berupa wacana dan agenda. Hal ini bukan berarti tidak penting membicarakan wacana masa depan ASEAN pasca-2015. Wacana menempatkan ASEAN di antara komunitas negara-negara di dunia adalah ide yang brilian.Tetapi sekali lagi, proporsi wacana jangka panjang yang masih menjadi impian bagi rakyat harus lebih sedikit dibandingkan pemecahan masalah konkret rakyat Indonesia. Contoh prioritas yang bisa dikerjakan Indonesia adalah menyelesaikan persoalan tenaga kerja Indonesia dengan Malaysia. Penyelesaian harus menjamin tidak ada lagi perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Selain dibuat aturan bagi kedua belah pihak, yang lebih penting law enforcement bagi para pelaku pelanggar aturan tersebut. Di bawah kepemimpinan Indonesia, ASEAN berkesempatan membuat inisiatif perlindungan tenaga kerja khususnya tenaga kerja Indonesia di negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Pengelolaan perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura juga dapat dijadikan sebuah pilihan cerdas. Peningkatan kerja sama ekonomi ketiga negara dalam rangka mengurangi atau memberantas praktik-praktik ilegal di bidang kehutanan, perikanan, dan kelautan akan menyelamatkan triliunan rupiah per tahun. Bahkan, menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Sementara di sektor perdagangan jangan sampai perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan China yang ternyata merugikan Indonesia dalam konteks ekonomi terjadi lagi. Secara khusus kepiawaian Indonesia untuk melobi negara-negara ASEAN agar mendukung posisi Indonesia bila renegosiasi diperlukan, perlu diuji Beberapa contoh ini terlihat sederhana dan terlihat kurang seksi, tetapi sebenarnya konkret dan strategis. Tentu prioritas bidang lain bisa digagas, salah satunya yang sudah dibicarakan adalah pangan dan energi. Namun sekali lagi, dua bidang ini tidak terlihat manfaat langsungnya bagi para petani ataupun pelaku bisnis Indonesia. Kepemimpinan ASEAN ini sekaligus bisa menjadi turning point bagi Indonesia untuk kembali menengok ke dalam dirinya sendiri. Berkacalah bahwa betapa banyak persoalan dalam negeri yang perlu diselesaikan. Hentikan berdalih dan membangun wacana regional dan internasional demi citra Indonesia yang glamor, gorgeous, dan heroic. Bila semua citra tersebut tidak termanifestasi dalam kinerja domestik yang excellent, berarti kemampuan kepemimpinan Indonesia patut dipertanyakan. Masih ada waktu beberapa bulan ke depan. Kita belum terlambat. Kini saatnya untuk menyadari itu. Mari ciptakan pesta untuk rakyat, dirasakan oleh rakyat, dilakukan untuk rakyat. Bukan perhelatan yang megah tapi menyisakan setumpuk pekerjaan rumah ketika pesta itu usai. TIRTA N MURSITAMA, PHD Direktur Eksekutif Center for East Asian Cooperation Studies (CEACOS) Universitas Indonesia Artikel ini dimuat di Harian Seputar Indonesia, Rabu 11 Mei 2011

Satu dasawarsa lebih otonomi telah berlalu. Sebuah langkah terobosan berani termasuk dalam kehidupan berdemokrasi dan pelayanan publik telah dilakukan. Prakteknya tidak selalu semua seperti yang diharapkan seperti dalam bentuk normatifnya. Disinilah menariknya. Realitas tidak selalu sama seperti yang diteorikan. Begitu banyak penelitian, artikel dan buku telah diluncurkan dalam topik otonomi. Demikian pula dari sudut pandang yang digunakan. Buku ini mencoba melihat fenomena otonomi dari kata mata tarikan global, regional dan nasional. Kami memberanikan diri membahas dari kajian kebijakan publik, bisnis internasional bahkan hubungan internasional. Secara lebih spesifik, buku ini tentang bagaimana tiga daerah yaitu Purbalingga, Makassar dan Banjarbaru berusaha memaknai aturan-aturan pemerintah pusat, mensinergikannya dengan potensi dan karakteristik daerah yang mereka miliki serta tarikan-tarikan global dan regional yang begitu kuat. Pada bagian akhir buku ini kami mengusulkan model best practice perizinan usaha yang integratif. Kami berharap model tersebut dapat menjadi satu alternatif para pengambil kebijakan dalam menyiasati globalisasi. Prof Dr Eko Prasojo Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Indonesia dan Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI berkenan memberikan kata pengantar. Hal ini menambah bobot pentingnya buku ini. Buku ini merupakan hasil penelitian tim dimana saya sebagai koordinator/peneliti utama dibantu Dr. Hamid Chalid, Desy Hariyati dan Sigit I Prianto sebagai anggota tim peneliti. Buku ini diterbitkan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jakarta. Satu terobosan yang kami lakukan adalah mendistribusikan secara online. Kami menjual buku ini dalam bentuk buku elektronik (e-book) dengan provider www.wayangforce.com. Langkah ini kami pilih sekaligus untuk membuktikan apakah pasar dengan segmen sangat spesifik ini merespon dengan baik. Nah, ketika membaca tulisan ini tentu Anda lah salah satunya. Silakan membaca preview-nya dan membeli e-book kami tersebut di link berikut ini. http://wayangforce.com/index.php/indexme/bookdetail/book_id/16147 Untuk mengetahui lebih dalam dan bergabung bersama komunitas lain yang memiliki minat studi yang sama, silakan mengunjungi laman berikut https://www.facebook.com/MemenangiGlobalisasi dan jangan lupa klik ’suka’ bila Anda mendapatkan manfaat. Masukan dan kritik senantiasa kami tunggu untuk perubahan yang lebih baik di masa depan baik melalui email, FB, twitter maupun laman ini. Terima kasih banyak.  Silakan follow @tirtamursitama

[gdlr_post_slider category="CATEGORY_SLUG" num_fetch="4" num_excerpt="25" caption_position="bottom" thumbnail_size="medium" orderby="date" order="asc" ]Tanggal 25 Maret 2012 yang lalu telah diluncurkan buku “Kebangkitan Kembali Asia Timur: Tinjauan Ekonomi Politik Internasional” karya (almarhum) Dr. Hero U. Kuntjoro-Jakti di Auditorium Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia (PSJ UI). Momentum itu sangat spesial tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi pemerhati Hubungan Internasional di Indonesia.  Tidak hanya sebatas akademisi/ilmuan Hubungan Internasional, tetapi juga para praktisi, profesional, diplomat dan masyarakat umum.

Kementerian pendidikan nasional (kemdiknas) diberi tenggat oleh Presiden SBY untuk mencari solusi pascapencabutan UU BHP. Tenggat itu segera berakhir akhir pekan ini. Menurut berita Senin depan akan dilaporkan kepada presiden. Kira-kira solusi seperti apakah yang akan diambil pemerintah?

Bagi dunia pendidikan, baca: perguruan tinggi, tahun 2010 penuh dengan ketidakjelasan arah dan tujuan. Langkah inovasi menjadikan tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) telah mati muda. Sebagai PT BHMN, ketujuh PTN tersebut telah dicabut samurainya. Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi setelah memenuhi tuntutan judicial review dari kalangan masyarakat sipil dan sebagian penggiat pendidikan di Indonesia akhir Maret 2010 lalu. Ketidakjelasan Pasca Pencabutan UU BHP, masih terjadi polemik atas status hukum PT BHMN: ada yang menyatakan jalan terus, masuk masa transisi, hingga pendapat yang menyatakan PT BHMN tidak ada status hukumnya. Semua menjadi simpang siur dengan pemahaman masing-masing. Ketidakjelasan status hukum itu memperumit tataran operasional penyelenggaraan pendidikan di lapangan. Misalnya, soal penerimaan mahasiswa baru, biaya pendidikan termasuk pengelolaan keuangan, hingga status hukum dosen dan tenaga pendidikan PT BHMN. Kalau sudah begini, ujung-ujungnya yang paling dirugikan adalah mahasiswa, calon mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Contoh nyata telah terjadi di depan mata yakni polemik soal penyelenggaraan ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ada sejumlah PTN yang merupakan (mantan) PT BHMN berniat menyelenggarakan ujian mandiri sebelum ujian Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011. Ironisnya, Kemendiknas pun tak berdaya karena hanya dapat memberikan teguran tidak bisa (mau) memberikan sanksi. Peristiwa itu terjadi bahkan jauh setelah terbitnya PP Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada akhir September 2010. Bisa dibayangkan persoalan operasional lain seperti status hukum para dosen maupun tenaga kependidikan dan tata cara pengelolaan keuangan di PT BHMN masih belum jelas. Tatakelola Dengan terbitnya PP Nomor 66 Tahun 2010 paling tidak memberikan sedikit ruang kejelasan status hukum kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan mantan PT BHMN. Berdasarkan Pasal 220A ayat (3), pemerintah mengatur adanya pengalihan status dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai BHMN menurut peraturan perundang-undangan. Secara logika dengan dicabutnya UU BHP dan terbitnya PP Nomor 66 Tahun 2010, maka PT BHMN kembali menjadi PTN. Dengan demikian, status kepegawaiannya pun seharusnya dialihkan (kembali) ke pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, PP ini berkonsekuensi pengelolaan keuangan perguruan tinggi diberlakukan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Masalahnya tidak selesai disini. Pengalihan status kepegawaian terhadang masalah teknis seperti bagaimana melakukannya langkah demi langkah sehingga tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan pemerataan. Pengalihan ini tidak bisa dilakukan dengan kebijakan pukul rata. Melainkan, harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan kondisi spesifik masing-masing PT BHMN. Pada tanggal 10 Desember 2010 lalu, Paguyuban Dosen Non-PNS Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) berinisiatif menyelenggarakan Sarasehan Hukum Pengalihan Status Kepegawaian Dosen dan Tenaga Pendidikan Non-PNS pada PT BHMN. Mereka menghasilkan naskah akademik, rancangan peraturan pemerintah tentang pengalihan status tersebut hingga petisi dari para dosen dan tenaga kependidikan Non-PNS di UI. Sarasehan tersebut merupakan langkah strategis dalam rangka memperjuangkan nasib para dosen dan tenaga kependidikan non-PNS yang secara nyata menjadi tulang punggung kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat PT BHMN, khususnya di UI. Mereka sekaligus mendorong para pemangku kepentingan pendidikan tinggi untuk mengambil kebijakan kongkret tentang hal ini. Inisiasi ini terus membesar meliputi berbagai fakultas. Dialog dengan para pemangku kepentingan dan tukar pengalaman dengan berbagai PT BHMN yang bernasib sama terus dilakukan. Bahkan usaha pendekatan ke pengambil kebijakan dalam hal ini Kemendiknas pun telah dilakukan. Soal tatakelola keuangan pun, yang mungkin menjadi salah satu pertimbangan utama pencabutan UU BHP, perlu pembenahan. Dengan status PT BHMN, ketujuh perguruan tinggi harus diakui menunjukkan prestasi yang lebih baik. Hal ini didukung oleh pengelolaan keuangan yang otonom dan transparan. Insentif penelitian dan sistem remunerasi dosen yang baik. Namun di sisi lain, pengelolaan keuangan memang masih perlu ditingkatkan. Di sebagian PT BHMN yang menerapkan tatakelola keuangan secara terintegrasi perlu dilaksanakan secara lebih berkeadilan memperhatikan kontribusi fakultas/program dengan tetap mempertimbangkan kepentingan universitas secara menyeluruh. Kemudahan dan kecepatan pencairan dana, pertanggungjawaban penggunaan dana merupakan bagian dari aspek-aspek tatakelola yang masih harus diperbaiki. Selain itu, transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban juga tidak boleh ditinggalkan. Apabila beberapa hal ini dapat dilakukan, pasca PP Nomor 66 Tahun 2010 mungkin tidak akan menciptakan mimpi buruk baru bagi dunia pendidikan tinggi kita. Pertanyaannya kemudian adalah maukah pemerintah melakukannya, proaktifkah PT BHMN mendorong perubahan ini, akankah anggota Dewan yang terhormat satu visi tentang ini? Ataukah para dosen harus turun ke jalan untuk memperjuangkan nasib mereka sendiri? Bila hal terakhir ini terjadi, sungguh menambahkan daftar panjang mimpi buruk inkonsistensi kebijakan pendidikan tinggi di negeri ini. Jadi, “mau dibawa kemana perguruan tinggi (bhmn) kita?”. Bahkan, rekan-rekan staf non-pns di salah satu universitas terkemuka di ibukota pun telah menggubahnya menjadi: “mau dibawa kemana hubungan kerja kita?” (diinspirasi dari sebuah judul lagu terkenal band Armada).
       

Kita telah menginjak tahun 2011. Seperti sebelumnya, sebuah tahun telah berganti. Masa telah beranjak dari 2010. Wajah adanya bila kita memanfaatkan momentum ini untuk melihat ke belakang sebentar demi menjangkau ke depan yang lebih baik. Bagi dunia pendidikan, baca: perguruan tinggi, tahun 2010 penuh dengan ketidakjelasan arah dan tujuan. Sebagai PT BHMN, ketujuh PT BHMN termasuk almamater kita tercinta telah dicabut samurainya. UU BHP dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi setelah memenuhi tuntutan judicial review dari kalangan masyarakat sipil dan sebagian penggiat pendidikan di Indonesia. Masih terjadi polemik atas status hukum PT BHMN: ada yang bilang jalan terus, masuk masa transisi, hingga pendapat yang menyatakan PT BHMN tidak ada status hukumnya. Semua seperti tidak merasa terjadi apa-apa dengan persoalan ini. Mungkin juga sudah biasa mengarungi banyaknya ketidakpastian. Toh masalah lain yang lebih besar dari bangsa ini pun tetap tak tersentuh secara substansi, alih-alih memperbaiki. PP 66/2010 telah terbit. Paling tidak memberikan sedikit kejelasan status hukum mantan PT BHMN. Walaupun, bukan berarti masalahnya selesai. Ini jelas setback dalam perjalanan pendidikan bangsa kita. Tapi itulah kenyataannya, suka atau tidak suka harus diterima, ada yang menjadi korban dari carut-marutnya persoalan ini. Tidak hanya civitas akademika, tapi juga generasi bangsa ini. Kita tidak cukup jantan untuk mengakui ketidakmampuan negara menyediakan dana, infrastruktur pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang baik, transparan dan akuntabel. Eksperimen independensi dan otonomi dalam format PT BHMN, sebuah breakthrough tata kelola perguruan tinggi, telah mati muda. Kita mungkin tidak siap untuk berubah apalagi melakukan inovasi. Pikiran dan tindakan kita masih terkungkung dalam kotak paranoida perubahan demi zona kemapanan yang halusinatif. Tahun 2011 menapaki lembaran kalender baru. Rutinitas kita mengajar, meneliti, mengabdi kepada masyarakat (padahal mengajar, meneliti, mendidik pun termasuk mengabdi masyarakat, ya…), telah menanti. Seolah tak ada yang berubah. Di permukaan terlihat seperti biasa saja. Padahal bom waktu ketidakpuasan seperti tinggal menunggu pemantiknya saja. Diantara begitu banyak soal adalah kepastian status kepegawaian pasca PP 66/2010. Tentu konsekuensinya luas, termasuk pada sistem remunerasi, kompensasi dan manfaat pegawai. Memang selalu ada peluang di tengah turbulensi ketidakpastian. Langkah strategis konkret demi civitas akademika yang terukur, terencana dan mampu dilaksanakan secara nyata adalah pembeda yang diharapkan muncul di garda terdepan. Bukan sebuah retorika yang kenyang kita makan dari sajian media massa menggambarkan tingkah polah petinggi negeri ini yang tanpa hati nurani. Akhirnya, tahun 2011 ini akan jadi penentu akankah mantan PT BHMN yang berevolusi menjadi BLU akan menjadi harapan atau justru menjelma menjadi mimpi buruk yang baru. Tentu lah hal pertama yang kita harapkan. Oleh karena itu, tunjukkanlah sepak terjang konkretmu para pemimpinku. Tidak ada seorang pun dari kita menginginkan hal kedua terjadi. Kita memang tidak boleh menyerah, tapi kita pun punya keterbatasan untuk akhirnya harus menentukan langkah terbaik. Selamat datang 2011, kobarkan harapan baru bukan mimpi buruk baru. Semoga!