Presiden terpilih RI Joko Widodo (Jokowi) menginginkan kabinet pemerintahannya nanti ramping dan efisien dalam bekerja. Ia pun disarankan agar menggabungkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar lebih fokus. "Kalau sekarang kabinet gemuk. Sebaiknya agar bisa lebih efektif maka beberapa mungkin harus dilebur," ujar Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara Tirta Nugraha Mursitama dalam diskusi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara (Binus), Tirta Nugraha Mursitama mengatakan, hingga saat ini belum jelas posisi dan kehendak Indonesia terkait bakal berlakunya masyarakat ekonomi di Asia Tenggara (ASEAN Economic Community/AEC). Menurutnya, ada kesan justru pemerintah tak siap menghadapi AEC.

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) selalu menjadi sorotan dalam kajian  politik internasional di Indonesia. Hal tersebut selalu menjadi pertanyaan besar dalam pemerintahan Jokowi pada lima tahun ke depan. Hubungan kedua negara besar tersebut menjadi perhatian oleh Direktur East-West Center, Washington DC Dr. Satu P. Limaye dalam diskusi Kijang Initiatives Forum yang  diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Internasional  Universitas Bina Nusantara (Binus) bekerjasama dengan  Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia.

Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara (Binus), Tirta Nugraha Mursitama mengatakan, hingga saat ini belum jelas posisi dan kehendak Indonesia terkait bakal berlakunya masyarakat ekonomi di Asia Tenggara (ASEAN Economic Community/AEC). Menurutnya, ada kesan justru pemerintah tak siap menghadapi AEC.

Senator DPD asal Papua Paulus Yohanes Sumino (kedua dari kiri) ber sama Ketua Bidang Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Pu sat Study IPB Arya Hadi Dharmawan (kiri), Ketua Departemen Hubu ngan Internasional Univ Bina Nusantara Tirta Nugraha Mursitama dan Dosen hukum Pidana Fakultas Hukum UI Gandjar Laksamana (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialog Kenegaraan di Gedung DPD, komplek, Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8). dalam disku si yang mengangkat tema Tantangan Pemerintah Jokowi-Jk, ini membi carakan banyaknya masalah yang akan dihadapi oleh pasangan Capres terpilih setelah dilantik pada 20 Oktober 2014.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Paulus Yohanes Sumino mengusulkan kebijakan kementerian luar negeri Indonesia ke depan harus lebih mengarah ke diplomasi ekonomi sehingga kedubes RI di luar bisa menjadi ujung tombak pemasaran dan mencari peluang-peluang ekonomi. "Kebijakan politik luar negeri kita yang bebas aktif itu nuansanya politik, sekarang harusnya diplomasi kita bukan, diplomasi politik lagi. Diplomasi politik itu harusnya sudah selesai soal politik, sekarang diplomasi ekonomi," kata anggota DPD RI Paulus Yohanes Sumino dalam diskusi di Senayan Jakarta, Rabu.

Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, Tirta Nugraha Mursitama mengatakan ada tiga cara bagi sebuah negara untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Tiga cara tersebut menurut Mursitama ditempuh dengan prinsip-prinsip merkantilisme, liberalisme, dan strukturalisme.

Issue is the third issue we have consistently published from December 2012. In this issue, the key topics examined by the writers focuses on the domestic politics of industrialization and the changing of East Asia Geopolitics. The current condition of East Asia geopolitics cannot be separated from the dynamics of political and economic issues faced in the domestic level byeach country in East Asia particularly in ASEAN. In this issue, we focus on three main countries in East Asia and how they affect the dynamic of Southeast Asia geopolitics.

Pertemuan para pemimpin Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Vladivostok baru saja berakhir.Apakah arti strategis dari sisi tata  kelola ekonomi politik internasional dan pelajaran bagi Indonesia?

  Sering kita tak menyadari bahwa tata kelola ekonomi politik dan hukum dunia ternyata begitu dekat dan berkait erat dengan tata kelola ekonomi politik dan hukum domestik. Artinya, perkembangan yang terjadi di tataran global akan sangat memengaruhi gerak langkah kita di tataran domestik. Biasanya, pengaruh perkembangan global ke domestik atau lokal cenderung lebih kuat dibanding sebaliknya dari domestik ke global.