Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara (Binus), Tirta Nugraha Mursitama mengatakan, hingga saat ini belum jelas posisi dan kehendak Indonesia terkait bakal berlakunya masyarakat ekonomi di Asia Tenggara (ASEAN Economic Community/AEC). Menurutnya, ada kesan justru pemerintah tak siap menghadapi AEC.

Senator DPD asal Papua Paulus Yohanes Sumino (kedua dari kiri) ber sama Ketua Bidang Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Pu sat Study IPB Arya Hadi Dharmawan (kiri), Ketua Departemen Hubu ngan Internasional Univ Bina Nusantara Tirta Nugraha Mursitama dan Dosen hukum Pidana Fakultas Hukum UI Gandjar Laksamana (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialog Kenegaraan di Gedung DPD, komplek, Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8). dalam disku si yang mengangkat tema Tantangan Pemerintah Jokowi-Jk, ini membi carakan banyaknya masalah yang akan dihadapi oleh pasangan Capres terpilih setelah dilantik pada 20 Oktober 2014.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Paulus Yohanes Sumino mengusulkan kebijakan kementerian luar negeri Indonesia ke depan harus lebih mengarah ke diplomasi ekonomi sehingga kedubes RI di luar bisa menjadi ujung tombak pemasaran dan mencari peluang-peluang ekonomi. "Kebijakan politik luar negeri kita yang bebas aktif itu nuansanya politik, sekarang harusnya diplomasi kita bukan, diplomasi politik lagi. Diplomasi politik itu harusnya sudah selesai soal politik, sekarang diplomasi ekonomi," kata anggota DPD RI Paulus Yohanes Sumino dalam diskusi di Senayan Jakarta, Rabu.

Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, Tirta Nugraha Mursitama mengatakan ada tiga cara bagi sebuah negara untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Tiga cara tersebut menurut Mursitama ditempuh dengan prinsip-prinsip merkantilisme, liberalisme, dan strukturalisme.