Ketua Departemen Hubungan Internasional Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara, Tirta N. Mursitama, PhD, menjadi visiting scholar di College of Economics and Management, Fujian Normal University, Tiongkok sejak tanggal 5 – 12 November 2014. Kegiatan ini disponsori oleh Confusius Institute Jakarta bekerjasama dengan Fujian Normal University (FNU).

Menteri luar negeri (menlu) yang baru, Retno LP Marsudi, diharapkan dapat mengembangkan poros maritim dunia sesuai fokus utama program presiden Joko Widodo (Jokowi). Fokus ini disebutkan pengamat hubungan luar negeri, Tirta N Mursitama, dapat menjadi keunggulan kompetitif Indonesia di mata dunia. “Diplomasi maritim dunia ini tidak hanya dapat dimaknai secara politis, tapi juga secara ekonomis. Ini seharusnya dapat dikembangkan lebih lagi,” kata Tirta N Mursitama saat dihubungi SH, Senin (27/10).

Sejumlah dosen BINUS, atas nama pribadi masing-masing (tidak secara resmi mewakili institusi) merasa terpanggil untuk ikut menyuarakan seruan moral kepada pemimpin negeri ini. Dari Program Studi Business Law BINUS, tercatat nama Dr. Shidarta dan Besar, S.H., M.H. Sementara itu juga terdapat nama Dekan Fakultas Humaniora BINUS Dr. Johannes A.A. Rumeser dan Guru Besar Prof. A. Dahana. Di luar itu juga tercantum nama Dr. Tirta Nugraha Mursitama, Dr. Johannes Herlijanto, dan Dr. Yosef Dedy Pradipto. Beberapa dosen BINUS lainnya yang ikut serta dalam seruan ini berasal dari fakultas/jurusan lain di luar Fakultas Humaniora.

Hubungan bilateral antara Indonesia – Amerika Serikat selalu menjadi sorotan dalam kajian politik internasional di Indonesia. Hal tersebut selalu menjadi pertanyaan besar dalam pemerintahan Jokowi pada lima tahun ke depan. Hubungan kedua negara besar itu, menjadi perhatian Dr. Satu P. Limaye, Direktur East-West Center, Washington DC, dalam diskusi Kijang Initiatives Forum yang digagas Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, di kampus Syahdan Bina Nusantara, Jakarta, (28/8/2014).

Hampir tidak ada satupun negara yang mampu menghindar dari derasnya arus globalisasi saat ini. Negara-negara seakan hidup pada tatanan dunia tanpa batas. Peran teknologi dan informasi cukup besar dalam membiaskan batas-batas tersebut. Indonesia, sebagai salah satu penghuni dari tatanan dunia ini pun mengalami hal serupa. Guna mencapai kepentingan nasionalnya, Indonesia menjadikan politik luar negeri menjadi instrumen utama. Politik bebas-aktif yang dianut Indonesia seakan mendapatkan tantangan serius dalam hal ini. Hal tersebut yang coba dibahas pada acara yang diselenggarakan oleh Faculty of Humanities – International Relation BINUS UNIVERSITY, di JWC, Kampus Senayan, Rabu (15/04).

KEMENANGAN Tony Abbott, pemimpin Partai Liberal, dalam pemilu awal September ini membawanya menjadi perdana menteri Australia menggantikan Kevin Rudd. Dengan persaingan yang ketat, perbedaan 10 hingga 20 jumlah kursi, Abbott menunjukkan keunggulannya sekitar 3,5% secara nasional. Bagaimana memaknai kemenangan Abbott ini dan apa dampaknya terhadap Indonesia?

Presiden terpilih RI Joko Widodo (Jokowi) menginginkan kabinet pemerintahannya nanti ramping dan efisien dalam bekerja. Ia pun disarankan agar menggabungkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar lebih fokus. "Kalau sekarang kabinet gemuk. Sebaiknya agar bisa lebih efektif maka beberapa mungkin harus dilebur," ujar Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara Tirta Nugraha Mursitama dalam diskusi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara (Binus), Tirta Nugraha Mursitama mengatakan, hingga saat ini belum jelas posisi dan kehendak Indonesia terkait bakal berlakunya masyarakat ekonomi di Asia Tenggara (ASEAN Economic Community/AEC). Menurutnya, ada kesan justru pemerintah tak siap menghadapi AEC.

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) selalu menjadi sorotan dalam kajian  politik internasional di Indonesia. Hal tersebut selalu menjadi pertanyaan besar dalam pemerintahan Jokowi pada lima tahun ke depan. Hubungan kedua negara besar tersebut menjadi perhatian oleh Direktur East-West Center, Washington DC Dr. Satu P. Limaye dalam diskusi Kijang Initiatives Forum yang  diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Internasional  Universitas Bina Nusantara (Binus) bekerjasama dengan  Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia.